Perampasan Aset: Negara Bak Perampok?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyoroti penggunaan kata perampasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tanak mempertanyakan diksi tersebut, dengan menyatakan, Namanya mau rampas itu suatu kata yang tidak bagus ya, 'saya rampas ini', bagus nggak kalimatnya ini? 'Negara merampas', ya kan?

Tanak menanggapi usulan untuk mengubah kata perampasan menjadi pemulihan dalam RUU tersebut. Ia mengaku tidak setuju dengan istilah perampasan aset oleh negara. Iya kalau kata pemulihan aset ya tentunya karena ada perbuatan yang tercela yang merugikan negara sehingga kerugian negara itu harus dipulihkan, ujarnya.

Usulan kata pemulihan sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia. Doli merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menggunakan istilah stolen asset recovery yang berarti pemulihan aset curian dalam bahasa Indonesia.

Lantas kenapa kita memilih kata 'perampasan' dibandingkan 'pemulihan' yang tertera di dalam UNCAC itu? tanya Doli. Nah, saya mau kasih contoh maksudnya kami di Baleg di DPR ini pun sebetulnya sedang membahas itu, belum mengambil keputusan apa-apa soal ini perlu atau tidak, sambungnya.

Tanak menekankan bahwa prioritas RUU Perampasan Aset di DPR bukanlah persoalan utama. Prioritas atau tidaknya RUU itu di DPR, itu bukan persoalan, ujarnya.