Parlemen Dunia Bersatu Melawan Perubahan Iklim di COP Azerbaijan, Dipimpin oleh Sara Gerindra

Negara Maju Dituntut Bantu Negara Berkembang Atasi Perubahan Iklim

Negara-negara maju didesak untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang guna mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Conference of the Parties ke-29 (COP-29) di Baku, Azerbaijan.

Sara, sapaan akrab Rahayu, menyatakan bahwa negara-negara maju telah mengeksploitasi negara-negara berkembang selama era Revolusi Industri, yang menyebabkan emisi karbon berlimpah. Oleh karena itu, negara-negara miskin dan berkembang berhak mendapatkan bantuan untuk adaptasi iklim.

COP-29 menghasilkan kesepakatan baru berupa dukungan finansial dari negara-negara kaya kepada negara-negara yang terkena dampak terburuk di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri mendapat kesepakatan pendanaan hijau sebesar 1,2 miliar euro (sekitar Rp 20,18 triliun) untuk pengembangan energi bersih.

Selain bantuan keuangan, Sara juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam isu perubahan iklim. Ia menyerukan keterwakilan perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Sara juga mengingatkan negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk pembangunan yang dapat mengatasi perubahan iklim. Ia mengusulkan beberapa langkah dalam kerangka adaptasi iklim, seperti mendorong pendidikan dan pelatihan warga lokal untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dinilai mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Sara menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi hingga 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.

COP-29 dihadiri oleh hampir 200 negara, termasuk pemerintah, parlemen, diplomat, aktivis lingkungan, dan pelaku bisnis. Konferensi ini menjadi wadah untuk merundingkan solusi dalam menghadapi perubahan iklim.