100 Hari Penantian Warga Kampung Bayam: Janji Ridwan Kamil Tuntaskan Konflik Hunian

Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) berjanji menjadikan penyelesaian konflik hunian warga eks gusuran Jakarta International Stadium (JIS) sebagai agenda utama jika terpilih.

RK mengunjungi hunian sementara di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, pada Kamis (21/11/2024) dan menyatakan akan mempelajari alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak mengizinkan warga menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).

Saya komit menyelesaikan masalah ini nanti di 100 hari pertama, saya jadikan agenda utama, kata RK.

RK menegaskan bahwa tidak ada warga yang boleh dirugikan akibat pembangunan JIS.

Pembangunan itu harus maslahat ya, tidak boleh maslahat di atas kemudaratan. Tidak boleh kemegahan berdiri di atas penderitaan gitu ya, ujarnya.

RK menyatakan bahwa cerita pembangunan JIS akan menjadi tidak bagus jika konflik hunian KSB tidak dicari penyelesaiannya oleh gubernur yang akan datang.

Kan jadi ceritanya jadi gak bagus, bangunannya bagus tapi dibalik bangunan bagus ada ibu-ibu nangis gitu kan, katanya.

RK berjanji akan menyelesaikan konflik hunian warga jika menjadi gubernur terpilih.

Latar Belakang Konflik

Konflik hunian warga eks gusuran JIS bermula dari penggusuran warga Kampung Bayam pada tahun 2021 untuk pembangunan stadion tersebut.

Warga yang digusur dijanjikan akan direlokasi ke KSB, namun hingga saat ini mereka masih tinggal di hunian sementara.

Pemprov Jakarta beralasan bahwa KSB belum layak huni karena masih dalam tahap penyelesaian.

Namun, warga menolak alasan tersebut dan menuntut agar mereka segera bisa menghuni KSB.

Analisis

Janji RK untuk menyelesaikan konflik hunian warga eks gusuran JIS merupakan langkah positif yang diharapkan dapat mengakhiri penderitaan warga yang telah lama terkatung-katung.

Namun, RK perlu memastikan bahwa penyelesaian konflik tersebut dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun.

RK juga perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Konflik hunian warga eks gusuran JIS merupakan contoh nyata dari dampak negatif pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial.

Pembangunan infrastruktur memang penting, namun tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak.